Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Toraja Utara, Diduga Labrak Peraturan Menteri Pertanian dan Perdagangan

TORAJA UTARA - Pemerintah pusat telah gelontorkan bantuan di berbagai bidang demi membantu masyarakat tak mampu secara khusus para petani melalui Menteri Pertanian RI, telah luncurkan bantuan pupuk bersubsidi, Selasa (1/6/2021). 

Terkait akan pupuk bersubsidi yang digelontorkan dari pusat melalui Kementerian Pertanian sampai ke kelompok tani, sudah sangat jelas telah diatur mekanisme penyalurannya hingga penentuan harga tertingginya yang diterima para petani.

Baca juga: Pupuk Langka, Petani Bantaeng: Saya Beli Pupuk di Jeneponto

Namun sejalan akan hal itu, makin banyaknya bantuan makin banyak pula cara para oknum pelaku mempermainkan bantuan dengan menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan secara pribadi.

Penelusuran dugaan adanya permainan harga pupuk bersubsidi yang terjadi dan menjadi keluhan petani saat dikonfirmasi kemarin siang Senin (31/5/2021) ke dinas perdagangan Toraja Utara sebagai instansi yang melakukan pengawasan harga distribusi, Yacoline selaku kepala bidang pengawasan yang pernah menangani sekira 2 tahun terakhir mengakui bahwa itu memang ada biaya tambahan angkutan. 

Baca juga: Pupuk Subsidi Langka di Luwu Timur, Ini Penjelasan PT Pupuk Indonesia

"Iya, memang ada biaya tambahan muncul terhadap akomodasi transportasi dari distribustor ke pengecer dan itu pernah disepakati dalam rapat bersama dinas pertanian, dinas perdagangan, dan distributor", ungkap Yacoline. 

Sementara kepala seksi Pengawasan Distribusi Barang Pokok, Barang Penting dan Barang yang Diatur, Miryam Paranduk menjelaskan jika dirinya tidak atau belum tahu menahu akan hal tersebut karena baru setahun menjabat seksi yang berhubungan dengan barang subsidi. 

Baca juga: Turun Sawah, Sitti Saenab Amati Hama Tanaman Padi di Mappasaile

"Saya belum tahu akan itu karena baru setahun menangani seksi pengawasan distribusi barang subsidi dan juga belum ada laporan aduan masuk ke kami", kata Miryam Paranduk. 

Miris betul, jika pejabat atau staf bidang dan seksi pengawasan pada instansi dinas memposisikan dirinya pada uraian tugas sebagai bidang atau seksi menangani pengaduan dengan artian tidak memahami tupoksi pengawasan. 

Baca juga: Resmikan Vertical Dryer di Luwu Timur, Mentan SYL Berharap Produktivitas dan Kualitas Produksi Meningkat

Secara terpisah, saat dikonfirmasi lanjut melalui pesan WhatsAppnya ke Kepala Dinas Perdagangan sebagai instansi dinas yang bertanggung jawab pada pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, Atto Matandung, hanya memilih diam tidak membalas pertanyaan konfirmasi sementara pesan diterimanya terbaca.

Untuk diketahui jika penyaluran pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian, diatur jelas pada Peraturan Menteri Pertanian setiap tahunnya akan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan penugasan penyaluran pupuk bersubsidi diatur jelas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. 

Baca juga: DKP dan Dinas Perikanan Luwu Utara Permudah Akses Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Tambak

(Widian)