420 Unit Huntap Tipe 36 di Porodoa Siap Dibangun untuk Korban Bencana Banjir Bandang

LUWU UTARA - Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara terus digenjot. Setelah 50 unit huntap mulai dibangun di desa Radda kecamatan Baebunta, kini 420 unit huntap di dusun Porodoa, Mappedeceng, juga menyusul akan dibangun. Rencananya, pada Januari 2020, Kementerian PUPR mulai mengerjakan pembangunan huntap berteknologi RISHA atau rumah instan sederhana sehat.

Hal ini diungkap Koordinator Kebencanaan Kementerian PUPR, Arba’i M. Ab., saat meninjau lokasi pembangunan huntap di Porodoa, Mappedeceng, Selasa (20/10/2020). “Jadi kita dari Kementerian PUPR saat ini sudah dalam proses lelang untuk pengadaan panel RISHA, lelang dini namanya. Lelang dini ini kami sudah persiapkan di Oktober dan November. Jadi, Januari 2021 kami sudah mulai action untuk memulai pengerjaan huntap RISHA ini, ” kata Arbai’i.

Saat ini, kata dia, pihak Balai Perumahan Wilayah III Makassar Kementerian PUPR sementara memproduksi panel RISHA, dan ditarget selesai pada bulan Desember 2020 mendatang. “Insya Allah, panel RISHA selesai dibuat pada desember mendatang karena panel terbuat dari beton, sehingga membutuhkan waktu dalam pembuatan panelnya, ” terangnya. Arbai’i menyebutkan, dipilihnya huntap berteknologi RISHA karena huntap jenis ini terbukti kuat.
 
“Jadi, tidak usah khawatir, RISHA yang akan kita bangun nanti ini didesain tahan gempa. Model huntap seperti ini kita sudah mulai penerapannya sejak musibah bencana tsunami di Aceh pada 2006 silam, kemudian musibah bencana erupsi Gunung Sinabung di Bali, gempa bumi di Lombok, serta tsunami dan likuifaksi di Palu. Jadi, apa yang akan kita bangun di sini, mutunya sama dengan apa yang sudah kita bangun di Aceh, Lombok, dan Palu, ” pungkasnya. 

Kadis PRKP2 Syamsul Syair juga ikut dalam peninjauan ini. Sekadar diketahui, 420 unit huntap tipe 36 ini rencananya akan dibangun dalam bentuk tunggal, bukan dalam bentuk kopel. Dan pastinya akan dibangun secara bertahap. Tak kalah pentingnya, Kementerian PUPR juga ingin memastikan status lahan gar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kementerian PUPR juga tak ingin memindahkan masyarakat dari daerah rawan bencana ke daerah yang rawan bencana lagi. Rencananya huntap juga dilengkapi masjid dan balai pertemuan. (ril)