Diduga Sewakan Trotoar, Bapenda Labrak Perda Toraja Utara Nomor 16 Tahun 2013

TORAJA UTARA - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diduga telah melanggar pasal 21 Perda Nomor 16 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum, Rabu (26/5/2021).

Pasalnya, salah satu pegawai Bapenda inisial AS telah menarik biaya sewa tempat atau lokasi trotoar yang ada di samping sebelah timur dari objek lokasi pasar sore di Jalan Landorundun, kelurahan Penanian, kecamatan Rantepao.

Baca juga: Kajian Hukum Akademisi Unhas, Berkas Aska Mappe Penuhi Syarat

Penarikan biaya sewa tempat tersebut dilakukan oleh AS menggunakan kwitansi biasa dan di bubuhi cap menggunakan stempel BAPENDA Pemerintah Toraja Utara, kepada sedikitnya 5 orang pedagang. 

Saat ditemui di pasar sore kemarin Selasa siang (25/5/2021), dari para penyewa tempat itu mengatakan bahwa ditagih biaya sewa tempat yang sudah berjalan selama 2 tahun dimana tempat tersebut, digunakan mendirikan lapak atau kios mini. 

Baca juga: Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja Masih Berlanjut Dibeberapa Lokasi Di Kota Makassar

"Iya, kami ada 5 orang ditagih biaya sewa tempat dimana lokasinya yang dilewati trotoar sekarang. Trus kami tidak tahu mau bagaimana sementara kami sudah lunas membayar tapi tempat yang disewa itu, sudah tidak bisa difungsikan untuk menjual karena dilarang", ungkap para pedagang secara bergantian. 

Dalam kwitansi sewa yang sempat diperlihatkan tertulis biaya Sewa Tanah Pasar Sore Rantepao sejumlah 2 juta rupiah pertanggal penagihan 13/8/2020 , dan ada juga yang kwitansinya tertulis biaya Sewa Kios Pasar Sore sejumlah 2 juta rupiah periode 01 Juni 2019 sampai 01 Juni 2020 pertanggal penagihan 05 November 2019.

Baca juga: Kepala Kelurahan Tonrokassi Jeneponto Dikeroyok Warga

Salah satu pedagang yang telah membayar tersebut mengatakan bahwa bagaimana solusinya ini dari Pemerintah sementara masa sewa belum habis tapi sudah dilarang gunakan tempat tersebut. 

Untuk diketahui bahwa dalam pasal 21 bagian c Perda nomor 16 tahun 2013 disebutkan bahwa setiap orang dilarang mendirikan bangunan, kios, tenda, atau sejenisnya diatas trotoar, sungai, parit, saluran pembangunan air di pinggir jalan dan atau diatas badan jalan, diatas tanah fasilitas sosial, fasilitas umum untuk barjualan/berdagang.

Baca juga: Khoirunnisa Nur Agustyati: Perppu Pilkada Bisa Cegah Penyebaran Covid-19

Sementara pada bagian d pasal 21 disebutkan bahwa setiap orang dilarang meletakkan atau menumpuk barang barang, peti peti, keranjang dan benda benda lainnya diatas trotoar, dipinggir jalan dan/atau badan jalan umum dengan maksud untuk berjualan dan keperluan lainnya. 

Sampai berita ini dipublish, belum diketahui apa mekanisme penagihan tersebut sampai besaran tagihan sudah sesuai aturan yang berlaku di lingkup Pemda Toraja Utara melalui OPD Bapenda. 

Baca juga: Tony Rosyid: Dihujani Banyak Protes, Jokowi Perintahkan Aparat, 3.862 Demonstran Telah Ditangkap

(Widian)