Lantik Pejabat, Plt Gubernur Minta 2 Poin Pakta Integritas Dibaca Ulang

MAKASSAR - Pemprov Sulsel berkomitmen terhadap kebijakan nasional, di mana Presiden Jokowi menginstruksikan dilakukan reformasi birokrasi melalui restrukturisasi perpindahan dari jabatan struktural ke fungsional. 

Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman kembali melakukan pengambilan sumpah dan janji serta pelantikan pejabat. Yakni, jabatan administartor (Eselon III)  dan jabatan pengawas (Eselon IV) serta pejabat fungsional di lingkup Pemprov Sulsel di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 31 Desember 2021. Sebanyak 116 Pejabat Eselon III dilantik, 257 Pejabat Eselon IV dan 364 Pejabat Fungsional. Total 737 jabatan.

Baca juga: Pjs Bupati Luwu Timur Tekankan Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2020

"Yang pertama pelantikan (306 pejabat) fungsional. Hari ini ada fungsional, administrator dan pengawas. Ini tidak lain adalah untuk melaksanakan instruksi Bapak Presiden dalam rangka penyetaraan struktur organisasi beralih ke fungsional, " kata Andi Sudirman Sulaiman.

Andi Sudirman menekan dalam arahannya terkait integritas. Artinya, penguatan paling kuat kinerja dari ASN adalah memperlihatkan dedikasi dan integritas terhadap pekerjaan, bukan terhadap atasan. 

Baca juga: Ikuti Protokol Kesehatan, Kemenperin Gelar Tes CPNS Formasi Tahun 2019 Secara Daring

“Ini yang selalu saya bilang bahwa yang terbaik itu profesionalitas, di mana loyal pada pekerjaan, " sebutnya.

“Selamat bekerja, saya tidak mau bilang selamat mendapatkan jabatannya. Saya bilang selamat bekerja karena apapun posisinya adalah sebuah amanah, ” lanjutnya.

Baca juga: Kampanye Sesuai Aturan C-19, Paslon Bandel di Warning

Pada pelantikan tersebut, Andi Sudirman meminta dua poin pada pakta integritas bagi pejabat administrator dan pengawas dibacakan sebanyak dua kali. Yakni, poin nomor 6 tarkait penyimpangan integritas dan poin nomor 8 terkait target kinerja dan kesediaan meletakkan jabatan.

“Tadi saya minta diulang bahwa terkait berkinerja dengan baik, ” ucapnya.

Baca juga: Rakor Bersama Forkopimda, Pjs Bupati Luwu Timur Bahas Pilkada dan Covid-19

Adapun, pada poin 6) Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas kepada Gubernur Sulawesi Selatan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannnya; dan poin 8) Bila saya tidak mencapai target kinerja, saya siap meletakkan jabatan.

Sedangkan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi menyatakan, ini menujukkan keseriusan Pemerintah Provinsi untuk masuk di 2022 di mana orientasi kerja berubah dari strukturalis menjadi fungsionalis. 

Baca juga: Alhamdulillah, Dinas PPPA dan KB Sulsel beri Workshop di Barru

"Tentunya, para pejabat fungsional yang dilantik harus melakukan penyesuaian pola kerja. Karena berbeda pola kerja struktural dengan fungsional, " ujarnya.

Selain itu, BKD Sulsel dengan Biro Organisasi akan melakukan evaluasi atas  kebijakan baru ini. "Sangat terbuka dengan yang namanya penyesuaian, jika ada ketidaksesuaian akan divaluasi selama enam bulan, " tegasnya.

Kekerjasama dengan BPSDM Sulsel juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka. 

"Karena peralihan ini, mereka mungkin ada yang kaget, jadi harus ditingkatkan keahliannya melalui pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan instasi vertikal di pusat. Di mana instansi teknisnya akan meramu semua model kompetensi yang menjadi persyaratan pada model jabatan fungsional, " paparnya.(***)