Ryawan Saiyed
MAKASSAR - Pandemi COVID-19 yang masih dialami dunia hingga kini, termasuk Indonesia dan Sulsel pada khususnya, oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dikatakan masih saja memberi pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Satu diantaranya pada sektor pariwisata di Sidrap yang pada awal semester I tahun 2022 ini masih tertatih-tatih dan nyaris tak bergerak.
Hal tersebut mengantar H Abd Rahman Pabbaja bersama rombongan melakukan konsultasi ke Disbudpar Sulsel (Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawsesi Selatan). Saat itu dia didampingi A Isman selaku Wakil Ketua Komisi II, Paleppang M selaku Sekretaris Komisi II, 7 legislator lainnya sebagai Anggota Komisi II, dan 2 orang staf Sekretariat Dewan.
"Kita ingin bergerak, tapi Pandemi COVID-19 masih ada, sekarang muncul varian Omicron. Kami kesini, ke Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan berharap mendapat penjelasan, masukan, dan strategi untuk mengembangkan pariwisata kami di Sidrap, " ungkap Rahman dalam sambutan pembukanya.
Uniknya, sebelum memasuki Ruang Rapat Disbudpar Sulsel, rombongan disambut dengan lantunan instrumental khas Sulsel seperti Ma'rencong-rencong. Menggema dari lobi, selasar hingga tiap sudut ruangan di kawasan Gedung MULO, tempat berkantornya PNS dan Non PNS Disbudpar Sulsel.
Malah, rombongan berkesempatan menyambangi SSTIC (South Sulawesi Tourism Information Center). Adalah pusat media informasi berbasis digital yang menyajikan materi promosi wisata dari 24 Kabupaten dan Kota di Sulsel.
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Disbudpar Sulsel, Bruno S Rantetana yang menerima Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Sidrap menyampaikan, Pandemi memang masih berlangsung dan amat berdampak terhadap kepariwisataan. Tingkat kunjungan wisatawan belum normal meskipun sudah mulai ada kelonggaran kebijakan sejak awal 2021.
Meski begitu, Bruno menegaskan bahwa Pemerintah tetap mengupayakan bangkitnya pariwisata. Targetnya masih berkutat pada wisatawan nusantara, mengingat pembatasan pintu masuk dari luar negeri masih belum sepenuhnya dibuka.
Penting diingat kata Bruno, protokol kesehatan diperketat karena Pandemi COVID-19 ini tidak bisa diprediksi kapan berakhir. Sementara kehidupan tidak juga harus diam begitu saja, apalagi sarana dan prasarana pariwisata memerlukan perawatan dan pemeliharaan intens.
Belum lagi, masyarakat seakan jenuh berada di rumah, perekonomian turut mengalami penurunan yang drastis selama kurun waktu lebih dari 2 tahun. Karenanya Pemerintah memacu pariwisata dan ekonomi kreatif melalui program BPUP (Bantuan Pemerintah bagi Usaha Pariwisata) sebagai salah satu strategi untuk memulihkan ekonomi nasional.
"Tantangan bagi kita semua untuk berinovasi selama Pandemi COVID-19 agar pariwisata tidak mati, meskipun relatif tidak sama dengan 2 tahun lalu. Pariwisata itu menggerakkan semua sektor yang ada, jadi kalau berharap sektor lain tumbuh dan berkembang, prioritaskan sektor pariwisata kita genjot bersama, penganggaran juga diprioritaskan pastinya ya Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat, " tegas Bruno.
Tatkala destinasi wisata ditutup sepenuhnya, akan berimbas pada lapangan kerja. DPRD pun tidak berhenti menetapkan target PAD (Pendapatan Asli Daerah) kepada eksekutif yang umumnya diperoleh dari penjualan karcis/tiket masuk ke destinasi wisata.
"Gedung MULO ini saja kita jadikan destinasi wisata. Setiap bulannya ada MULOFEST, jadi teman-teman pekerja seni dan budaya kita buka ruang untuk tampil disini, UMKM juga kita bawa masuk, Alhamdulillah berjalan lancar. Yang pasti protokol kesehatan kita utamakan, ada juga pembatasan pengunjung, metodenya kita buat mengikuti aturan yang ditetapkan Pemerintah, " jelasnya.
Bruno yang mewakili Kadisbudpar Sulsel, Muhammad Jufri pada Kamis pagi (10/02/22) juga menekankan agar Pemerintah dan DPRD di daerah bersinergi dalam membangkitkan kepariwisataan. Salah satunya dengan mendukung pengembangan Desa Wisata yang digagas Kemenparekraf/Baparekraf RI (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia).
"Libatkan semua stakeholder, baik itu Pemerintah maupun Swasta (Pelaku Usaha), Komunitas, Akademisi, Media, Perbankan. Inilah sejatinya penerapan konsep pentaheliks yang kita harapkan, bicara membangun, mengembangkan, dan memajukan pariwisata, bukan cuma tugasnya dinas, " pungkasnya.
Lantas tidak bertumpu pada pelaksanaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) semata. Namun, kompetisi itu selayaknya dijadikan semangat untuk terus membenahi desa maupun kelurahan agar lahir dan tumbuh desa wisata yang mampu menyajikan destinasi wisata layak jual.
Kulinernya unik dan khas, muncul inovasi berupa konten kreatif serta tersedia produk UMKM yang dapat dijadikan oleh-oleh bagi wisatawan. Tujuh kategori yang dipersyaratkan ADWI yakni Desa Digital, Souvenir, Daya Tarik Wisata, Konten Kreatif, CHSE, Toilet, dan Homestay diharapkan terintegrasi sebagaimana Desa Wisata itu sebagai proses integratif dari Amenitas, Aksesibilitas, dan Atraksi Pariwisata.
"Perlu diapresiasi bahwa Sidrap juga bangkit Desa Wisatanya, kemarin di ADWI 2021 muncul Desa Wisata Buntu Buanging di 300 besar bersama 23 Desa Wisata lainnya dari 17 daerah se-Sulsel. ADWI ini mendorong Desa Wisata memenuhi 7 indikator yaitu Konten Kreatif, Desa Digital, Daya Tarik Wisata berupa alam, budaya, dan buatan. Kemudian memenuhi CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability, ada juga di dalamnya Homestay, Toilet, dan Souvenir yaitu kuliner, fesyen, dan kriya, " terang Bruno.
H Bahrul Appas selaku Anggota Komisi II DPRD Sidrap mengatakan, ikon Sidrap diantaranya rest area. Hanya saja belum dimanfaatkan dengan maksimal.
"Salah satu ikon Sidrap itu rest area. Pelru juga dikembangkan agrowisata karena sesuai dengan bentang alamnya, ditambah kuliner, mudah-mudan ini mendapat perhatian lebih lagi dari provinsi ke depannya, " harap Bahrul.
Lanjut ditanggapi Bruno bahwa untuk rest area, keberadaannya di Sidrap seharusnya menjadi nilai tambah tersendiri. Daerah tetangga bisa ditarik kesana untuk melakukan kegiatan yang pada akhirnya meningkatkan PAD.
"Misalnya untuk pertemuan-pertemuan karena kita tahu bersama Ballroom sebesar di Makassar ini belum ada di daerah. Tapi, lengkapi lagi fasilitasnya, siapkan souvenir, produk UMKM, terus orang singgah bisa mungkin mencuci kendaraannya, mau selfie-selfie spotnya siap, " kunci Bruno.
Pertemuan cukup alot itu dihadiri pula Kepala Seksi Kerjasama, Erni Mappiare dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, M Ibrahim Halim. (***)
Suhardi 
HermanDjide 
Jamaluddin,... 
Editor Jus 
