Pemda Luwu Utara Bentuk Desa Tangguh Bencana di Seluruh Wilayah

LUWU UTARA - Pada berbagai kesempatan, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, selalu mengingatkan betapa urgennya kegiatan mitigasi bencana dilakukan. Apalagi akhir-akhir ini beberapa daerah di Indonesia dirundung duka dengan berbagai bencana. Bahkan dirinya berharap agar kegiatan mitigasi dijadikan sebagai kebiasaan sehari-hari atau istilah di masa pandemi Covid-19 adalah adaptasi kebiasaan baru.  

“Sudah saatnya kita harus selalu waspada terhadap berbagai potensi bencana yang ada di tengah kondisi cuaca yang ekstrim saat ini. Untuk itu, kegiatan mitigasi sudah harus menjadi bagian dari kebiasaan kita sehari-hari, ” kata Bupati Indah Putri Indriani baru-baru ini di Masamba. Bukan tanpa sebab Indah menegaskan hal ini. Mengingat negara Indonesia adalah negara yang selalu dikelilingi berbagai potensi bencana. 

Bahkan peneliti asal Jepang pernah menyebut Indonesia adalah “supermarket” bencana. Termasuk wilayah Sulawesi Selatan dan Tana Luwu. Untuk itu, ia meminta Perangkat Daerah terkait segera membentuk desa tangguh bencana (destana) di seluruh desa untuk memperkuat kegiatan mitigasi. “Saya minta seluruh Camat segera meneruskan ke desa-desa bahwa kita segera membentuk desa tangguh bencana, ” tegas Indah.

Indah mengungkapkan, pembentukan destana sudah dirancang dua tahun terakhir, dan telah dijadwalkan akan dilaunching pada April 2020 yang lalu. Tapi karena kondisi masih pandemi Covid-19, launching destana mengalami penundaan. “Sebenarnya tahun lalu dilaunching, tapi karena pandemi, kemudian ditunda, dan tahun ini rencananya kita launching, dengan membentuk destana di seluruh desa yang ada di Luwu Utara, ” beber Indah.

Seperti apa kesiapan pemda membentuk destana? Orang nomor satu di Lutra ini menyebutkan, Lutra telah memiliki dua dokumen rencana kontinjensi (renkon), yaitu dokumen renkon banjir dan dokumen renkon tanah longsor. Dua dokumen renkon ini sudah cukup bagi pemda untuk menyosialisasikannya kepada seluruh desa yang disiapkan sebagai destana. Renkon ini adalah dokumen perencanaan penanganan bencana yang lebih efektif, efisien dan professional. 

“Nanti kita lihat apakah dokumen renkon ini masih cukup layak dipakai ataukah kita evaluasi dulu baru kemudian disebarkan kembali kepada masyarakat untuk menjadi dokumen bersama sebagai bahan di dalam melakukan kegiatan mitigasi bencana, ” imbuh Indah. Ia juga berharap Dinas Pendidikan berperan dalam kegiatan mitigasi. “Begitu juga Dinas Pendidikan, mitigasi harus masuk ke dalam muatan lokal, utamanya kegiatan PKBM. Di mana masyarakat diberi pemahaman bagaimana membuat jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana. 

“Mitigasi harus menjadi kegiatan sehari-hari, kita harus akrab dengan hal ini. Mari kita belajar dari negara-negara maju yang negaranya juga berada di wilayah yang rawan bencana, tapi kalau terjadi bencana, mereka mampu meminimalkan korban jiwa, karena kegiatan mitigasi mereka berjalan baik. Kita memang tak mampu menghindari bencana ketika bencana itu sudah ditakdirkan terjadi, tapi kita mampu meminimalkan korban jiwa jika kegiatan mitigasi kita berjalan dengan baik, ” pungkasnya. (Jsm/Lh)