Perampingan OPD Pangkep, Bupati Muhammad Yusran: Diharapkan Kerja Efektif Jaga Integritas dan Tanggalkan Ego Sektoral

PANGKEP-  Bupati Pangkep H Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi, M, Si, seusai sidang Paripurna diaula DPRD Pangkep Rabu (5/5/2021) yang ditemui wartawan mengatakan bahwa dengan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini diharapkan Kerja Efektif Jaga Integritas dan Tanggalkan Ego Sektoral serta  ubah cara berpikir dan cara pandang dari sebelumnya.

Bupati Pangkep mengatakan bahwa kita menginginkan agar jajaran aparatur sipil Negara untuk bisa bekerja efektif, menaggalkan ego sektrol dan menjaga integritas, juga perampingan struktural birokrasi yang dianggap memiliki fungsi serupa.

Baca juga: Kampanye Sesuai Aturan C-19, Paslon Bandel di Warning

"Struktur organisasi,  harus ramping. Harus efisien dan tidak boleh gemuk, tidak boleh ada organisasi-organisasi dalam pemerintahan yang duplikasi fungsi, " ujarnya.

Menurut mantan Ketua DPRD Kabupaten Pangkep ini bahwa, dengan adanya perampingan struktur maka tata kelola pemerintahan akan lebih sehat. "Ke depannya akan ada proses saling mengisi, " ucap dia.

Baca juga: Presiden Jokowi: Kita Harus Satu Frekuensi dan Semangat Atasi Covid-19

Selain melakukan perampingan birokrasi, Yusran  mengatakan, pegawai negeri sipil juga diharapkan untuk mengubah cara berpikir dan cara pandang dari yang sebelumnya, lalu berubah menjadi pelayan bagi masyarakat.

Bupati Pangkep, mengharapkan pegawai negeri bisa menjadi representasi pemerintah di segala bidang dan selalu ada di tengah masyarakat.

Baca juga: Alhamdulillah, Dinas PPPA dan KB Sulsel beri Workshop di Barru

"Melayani rakyat dengan baik, perlakukan rakyat dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan kami yang minta dilayani, tapi kita yang melayani, " ucap Yusran.

Yusran juga mengingatkan bahwa prinsip kebersamaan dan bergotong-royong juga harus dijiwai dengan meninggalkan ego sektoral. "Mulailah kita bekerja yang lintas sektoral, " ucap politisi Partai Nasdem tersebut” ujarnya.

Baca juga: Ikuti Protokol Kesehatan, Kemenperin Gelar Tes CPNS Formasi Tahun 2019 Secara Daring

Sementara itu Abdul Rasyid,  dari fraksi PDIP komisi 1 DPRD Pangkep dari pemilihan sona 3 yang diminta tanggapannya mengatakan perampingan perangkat daerah ini diharapkan para ASN di Kabupaten Pangkep dapat meningkatkan kinerja kerja karena akan terjadi kopetitif.

Abd Rasyid yang juga salah seorang anggota DPRD yang membahas perampingan atas usulan dari Bupati Pangkep ini mengatakan analisis terhadap kebutuhan perangkat daerah telah dahului dengan evalusai terhadap kondisi organisasi perangkat daerah, hasil tersebut dilakukan terlebih dahulu OPD. Penggabungan, penghapusan, pemekaran serta perubahan fungsi-fungsi organisasi yang sudah ada dan ini tidak bertentangan regulasi,

Baca juga: Pjs Bupati Luwu Timur Tekankan Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2020

“Ada regulasi baru yakni permendagri RI nomor 99 tahun 2018 tentang pembinaan dan penataan perangkat daerah itu dibuka ruang untuk melakukan penataan perangkat daerah dan kami di DPRD bersama teman-teman telah melakukan konsultasi dan hari ini di sidang paripurna sudah diserahkan dan Perampingan organisasi OPD ini, perkaya fungsi dalam struktur sederhana” ujarnya.

Sementara  itu, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangkep, yakni

1, Sekertaria Daerah (Sekda),

2, Sekertariat DPRD,

3 Insfektorat

Baca juga: Jayadi Nas Resmi Jadi Pjs Bupati Luwu Timur

4, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian,

5. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.

6, Dinas Perpustakaan dan Kearsifan,

7.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan    Perlindungan Anak,

8, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

9, Dinas Parwisata, Pemuda dan Olah Raga

Baca juga: Kemendagri Bantah Tito Positif Covid-19

10, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam kebakaran dan Penyelamatan.

11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

12,   Dinas Pertanian dan Peternakan,

13, Dinas Kesehatan

14, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

15, Dinas Perikanan

Baca juga: Tiba di Malili, Pjs Bupati Luwu Timur Pimpin Rakor Penanganan Covid-19

16, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

17 Dinas Lingkungan Hidup

18, Dinas Ketahanan Pangan

19, Dinas Perhubungan

20, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertamanan

Baca juga: Tegakkan Disiplin, Forkopimda Barru Sepakati Perbup 29 Diajukan Jadi Perda

21. Dinas Sosial

22, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)

23 Dinas Ketenagakerjaan

24, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

25, Badan Pengelolah Keuangan Daerah,

26, Badan Pendapatan Daerah

Baca juga: Kadis Kominfo Enrekang Study Banding SP4N Lapor di Barru

27, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

28, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

29, Badan Penanggulangan Bencana daerah. (herman djide)