Kadis PLH Sulsel: Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Cukup Dengan Perbup

INDONESIA SATU:

MAKASSAR - Salah satu prioritas pemerintah adalah agenda perhutanan sosial. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Ir.Andi Hasdullah  pada Media, Selasa (26/01/2021)

Baca juga: Antisipasi Potensi Bencana, TRC BPBD Selayar Efektifkan Monitoring

"Dimana masyarakat dilibatkan, diberi izin untuk mengelola hutan disamping untuk menjaga dan melestarikan hutan juga dapat mengambil dan mengelola hasil hutan secara bertanggung jawab", Jelasnya

Untuk peningkatan kesejahtraan rakyat khususnya yang berdomisili di sekitar hutan, menurut Hasdullah satu diantaranya adalah hutan masyarakat adat yang melekat tupoksinya pada DPLH provinsi Sulsel.

Baca juga: Berhasil Bina Proklim di Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah Dapat Award dari Menteri LHK

Lanjut diuraikan, Bahwa berdasarkan data yang ada dari aliansi masyarakat adat Sulsel terdapat sekitar 82 komunitas masyarakat adat di Sulsel yang tersebar di kabupaten di Sulawesi Selatan.

Menurut Hasdullah, Baru ada 13 Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang sudah dapat pengakuan kalau kita lihat angka itu masih rendah capaiannya karena salah satu penyebabnya pengakuan MHA berbasis perda sehingga butuh waktu lama dan biaya untuk melahirkan suatu peraturan daerah (Perda)

Baca juga: Musim Pancaroba di Selayar Kembali Tumbangkan Pohon Kelapa

Olehnya itu pihaknya sedang mengusulkan dan berpendapat bahwa pengakuan masayarakat adat itu cukup dengan peraturan bupati dan surat keputusan bupati (perbup) saja

"Itu lebih cepat dan lebih murah namun sudah dapat memiliki aspek legalitas untuk pengakuan keberadaan MHA tersebut.
Tentu solusi percepatan pengakuan MHA ini perlu di kordinasikan dan di sepakati dengan semua pihak terkait, meliputi pusat, provinsi dan kabupaten

Baca juga: Bahas Tata kelola Lingkungan dan Adipura, DPRD Bone Sambangi DPLH Provinsi Sulsel

Hasdullah menegaskan, harus ada terobosan hukum yang memudahkan  untuk menjawab kebuntuan terkait proses percepatan pengakuan MHA untuk melakukan lonpatan kinerja

"Gagasan ini kita akan bersama - sama dengan  aliansi masyarakat adat AAMAAN Sulsel untuk memperjuangkan di KLHK", Lanjutnya

Baca juga: Tingkatkan Pemahaman Masyarakat, BPBD Luwu Timur Gelar Penyuluhan Daerah Rawan Bencana Serta Pencegahannya

"Bupati itu adalah wakil pemerintah dikabupaten yang kita nilai lebih paham terkait dengan keberadaan MHA jadi saya kira dengan Perbup cukup menjadi aspek legalitasnya", Jelas Hasdullah.