Subhan Riyadi
SULSEL - Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion menggelar Rapat Kerja Wilayah Sinergitas dan Intergrasi Program Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Selatan. Dilaksanakan selama 2 (dua) hari di Celebes Hotel Malino Kab.Gowa pada 12 - 13 Februari 2024. Mengusung tema "Koloborasi dalam Meningkatkan Capaian Sasaran Strategis KLHK".
Dalam sambutannya di Rakerwil ini, Ir.Jusman selaku Plt.Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku mengatakan bahwa bagaimana melakukan sinkronisasi dan mengintegrasikan perencanaan kita kepada semua pihak terkait.
"Ini lebih spesifik. Perlu waktu serta butuh kekompakan, " ungkap Korwil UPT Satker LHK SulSel ini didampingi Dr.Azri Rasul, Kabag TU P3E SUMA KLHK sebagai moderator.
"Wilayah kerja kita meliputi 102 Kabupaten Kota pada 8 (Delapan) Provinsi. Tidak mudah untuk hadir di semua Lokus tersebut. Karena anggaran kita ini terbatas, " terang Jusman.
"Sedikit demi sedikit dalam menyelesaikan masalah, " tambahnya.
"Saya juga berharap pada kita semua untuk menarik beberapa hal kemudian dijadikan solusinya, berdasarkan dari evaluasi yang telah kita lakukan selama ini, " harap Koordinator Wilayah Satker LHK SulSel.
"Akan rugi Negara membayar kita jika hanya menyelesaikan masalah internal, tetapi kehadiran kita selayaknya juga fokus menyelesaikan masalah eksternal, yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat, " pesannya.
Dijelaskan lebih lanjut, Saat Rakernis di Jakarta kemarin dirangkum ada beberapa tugas di P3E ini dalam implementasi ditingkat tapak.
"Ternyata disana juga ada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Air Laut , Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) hingga IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) dan ini beririsan dengan tugas dari kawan kita di Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK, " urai Plt Kepala P3E Sulawesi dan Maluku KLHK.
"Keberadaan P3E sebagai simpul koordinasi dan informasi tidak hanya terbatas pada isu-isu yang terkait dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, " tambahnya.
Juga melihat Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) disekitar kita. Apakah semua baik baik saja, mungkin diperlukan supervisi hingga pendampingan. "Termasuk strategi sosialisasi, koordinasi di lapangan dengan kebijakan pangan, " pesannya.
"Kita juga diamanahkan 5 (lima) juta hektar kawasan konservasi perairan. Bapak Sekjen KLHK berpesan bahwa bukan hanya landscape tapi seascape juga yang harus diperhatikan, " ujarnya.
"Mungkin penting bagi kita untuk salung sharing catatan profil singkat bagi seluruh unit kerja di organisasi kita untuk memberikan informasi yang dibutuhkan tersebut sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), " harap Korwil UPT Satker LHK SulSel ini.
"Jika kita selama ini merasakan mulai berkurangnya jiwa korsa rimbawan ini maka kita akan dorong kembali. Bisa lewat kegiatan yang murah tapi meriah, Sederhana tetapi bagus, "pesannya.
Termasuk dukungan dari semua satker untuk IKLH dan IKPS semakin baik kedepannnya. Bagaimana kita memerankan simpul koordinasi dan informasi bukan saja antara UPT tapi juga dengan kawan kita bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat tapak hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kab/Kota.
"Saya juga berterimakasih dan senang dengan hasil yang ditunjukkan kawan-kawan semua, "pungkas Plt.Kepala P3E SUMA KLHK.
Sementara itu , Andi Hasbi, M.T selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan menuturkan bahwa Banyak sektor-sektor di dinas LHK yang tidak ditangani di UPT seperti Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3).
"Seperti juga pada penetapan patok - patok sehingga teman dari KPH diminta untuk kelokasi, " rincinya.
Kemudian juga pada Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) contohnya karena perubahan wilayah seperti kawasan Sinjai, namun dahulu masuk di kawasan KPH Cenrana.
Kedepannya kita butuh komunikasi lebih bagus dan intens terhadap apa yang ada di daerah, " harap Kadis LHK SulSel.
"Namun ujung-ujungnya kita harus koordinasi ke KLHK Jakarta, " bebernya.
Seperti juga disektor LHK ini, Semakin tahun semakin turun anggarannya. Kita butuh kebjakan mengapa seperti ini. Masih banyak yang perlu digali. Pada masalah persampahan, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) pada kondisi pencemaran. Peyusunan dokumen Amdal yang juga harus diawasi. Seperti juga penyusunan dokumen Limbah B3 bagi perusahaan, Dokumen Lingkungan hingga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
"Kami mendorong untuk mensinkronkan hal ini, " harap Hasbi.
Gubernur juga meminta ada SK tim koordinasi bersama UPT KLHK sehingga bisa saling berkoordinasi setiap bulannya untuk saling mendukung dan mengisi program di Daerah.
"Apa yang kita akan lakukan dan bagaimana koordinasi kita semakin bagus. Termasuk pada Pemda dan Pemkot di sektor LHK.
Bapak Pj Gubernur SulSel dengan program prioritasnya adalah Peningkatan ketahanan pangan.
Sehingga kami di DLHK juga mensinkronkan program tersebut lewat Penanaman sukun dan nangka.
"Tentunya juga kita harapkan semoga UPT KLHK bisa membantu program ini, " terang Kadis LHK SulSel.
Teringat Motto 'Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera' namun kawasan hutan semakin berkurang bagaimana mau mensejahterakan masyarakat. "Nah, kita ini membaliknya. Masyarakat sejahtera Hutan Lestari, " kunci Hasbi.
|
Baca juga:
Kemendagri Bantah Tito Positif Covid-19
|
Pertemuan dilanjutkan dengan sesi Focus Group Discussion (FGD) Presentasi Sinkronisasi dan Integrasi Program dan Kegiatan.
Peserta yang hadir terdiri dari Kepala UPT Satker LHK SulSel, Kepala Dinas LHK Provinsi SulSel serta ASN P3E Sulawesi dan Maluku KLHK. Selanjutnya penutupan dan dilanjutkan outbond.
Sumber berita: Humas P3E Sulawesi dan Maluku
Suhardi 
MUH. HASYIM... 
