Serahkan Dokumen LPDK Tepat Waktu, Dua Paslon Peserta Pilkada Selayar, Lolos Zona Diskualifikasi

SELAYAR - Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan maju berkompetisi sebagai peserta pilkada serentak pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, telah secara resmi melakukan penyetoran dan penyerahan dokumen laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye berdasarkan mekanisme dan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagaimana yang digariskan pada pasal 54 PKPU 5 tahun 2017 tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU dengan nomor 12 tahun 2020 tentang batas waktu penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang wajib diserahkan, selambat-lambatnya, tiga hari sebelum hari pemungutan suara.

Koordinator divisi tekhnis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar, Andi Dewantara, SH, mengungkapkan, “pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut satu dalam hal ini, paket, Dr. H. Zainuddin, SH., MH-Aji Sumarno, S.STP., MM, secara resmi telah melakukan penyerahan dokumen laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pada sekira pukul 13. 22 wita, hari, Minggu, (6/12), disusul penyerahan dokumen LPPDK serupa oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut dua, yakni : H. Muh. Basli Ali - H. Saiful Arif, SH yang diserahkan hanya selang beberapa menit, usai penyerahan dokumen LPPDK oleh pasangan Zas”, tepatnya pada pukul 13.23 wita.

Baca juga: Kasus Pelanggaran Kesusilaan, Kapolda Sulsel Irjen Pol. Merdisyam Gelar Jumpa Pers

“Penyerahan berkas dokumen LPPDK kedua pasangan calon bupati dimaksud, diserahkan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (2) yang membatasi pasangan calon untuk melakukan penyerahan dokumen LPDK kepada KPU, pada hari, Senin, (6/12), sebelum pukul 18.00 Wita”.

Sesuai berita acara penyerahan dokumen laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dibuat dan diterbitkan oleh KPU Kepulauan Selayar, maka kedua pasangan calon bupati bersangkutan, dinyatakan, telah terbebas dari sanksi diskualifikasi atau pembatalan sebagai pasangan calon, sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2).

Baca juga: Ketua The Legend Kiwal Garuda Hitam Maros Jamaluddin: Jangan Mudah Terpancing Berita Hoaks

“Merujuk pada ketentuan PKPU 5 tahun 2017 tentang dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 12 tahun 2020, maka keduanya, dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan PKPU”.

Keputusan tersebut didasarkan pada hasil verifikasi administrasi dan rapat pleno tim help desk dana kampanye Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar yang digelar, pada hari, Senin (7/12) dini hari melalui season rapat yang berlangsung dialogis dan alot selama kurang lebih sembilan jam mulai dari pukul. 20.00 sampai pukul 03.30 dini hari.

Baca juga: Diduga, YD Jadi Korban Sajam Akibat Salah Paham di Salah Satu Posko Induk Tim Pemenangan Cabup dan Cawabup Tana Toraja

Setelah dirapat plenokan, selanjutnya, KPU akan menantikan proses audit Kap atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang disampaikan kedua paslon melalui lo penghubung masing-masing, selah, anggota help desk dana kampanye, Mulyati menambahkan uraian penjelasan koordinator divisi tekhnis, Andi Dewantara.     

Secara terpisah, koordinator divisi hukum dan pengawasan KPU Kepulauan Selayar, Mansurt Sihadji, SKM., M.Kes, membenarkan penyerahan dokumen LPDK oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati, peserta pilkada serentak, 9 Desember 2020, kepada tim help desk dana kampanye.

Baca juga: Kerap Edarkan Sabu, Oknum PNS di Jeneponto Ditangkap Polisi

Terkait dengan hal tersebut, KPU Selayar akan senantiasa membuka diri dan siap merespon segala bentuk pertanyaan seputar dana kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Selayar tahun 2020, sebagai bentuk penjabaran gerakan sadar pemilu.

Pertanyaan seputar dana kampanye dapat disampaikan melalui rumah pintar pemilu dan menghubungi koordinator divisi hukum dan pengawasan, Mansurt Sihadji, di line telefon, 08114490889, dan atau koordinator divisi tekhnis, Andi dewantara di nomor, 082236570008.

Baca juga: 945 Kios Pasar Induk Karisa Jeneponto Ludes Terbakar, Kerugian Ditaksir Puluhan Miliar

Pertanyaan serupa dapat diajukan melalui Nur putriyana Alang, di nomor, 08114193681 atau Mulyati di nomor,    085656042042 yang tergabung dalam tim help desk dana kampanye KPU Kepulauan Selayar, kuncinya kepada awak media, hari, Senin, (7/12) dini hari. (Andi Fadly Dg. Biritta/herman djide)